PENJELASAN BAPENDA TERKAIT SURAT KPK
Nomor : B/4197/KSP.00/10-16/05/2019
Tentang tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2019

Optimalisasi Pendapatan Daerah

1. Rencana inovasi akselerasi Peningkatan penerimaan Daerah
a. Penguatan Sistem pembayaran online
•  Online pembayaran Retribusi Parkir di tempat Umum di SAMSAT Kaimana (pelaksanaan hari ini)
• Online pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kaimana (Dalam tahap pembangunan basis data jenis dan tarif Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD oleh Pihak ketiga);
• Pembayaran Pajak dan Retribusi via ATM, SMS Banking, Internet Banking;
• Online penyetoran PPJ oleh PT.PLN Wilayah Papua
• Online pembayaran pajak restoran oleh bendahara OPD (e-SPTPD, sudah berjalan)
• Pelayanan Pembayaran Pajak dan Retribusi Melalui Program Drive Thru

b. Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah via media sosial
c. Difersifikasi objek-objek retribusi daerah
d. Penguatan kerjasama:
• Kerjasama dengan perbankan
• Kerjasama dengan pemerintah pusat
• Kerjasama dengan pemerintah provinsi
• Kerjasama dengan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah antar Kabupaten
• Kerjasama dengan semua OPD Kabupaten Kaimana
• Kerjasama dengan media elektronik dan PT. Telkomsel

2. Nota Kesepahaman Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara online system. sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati Kaimana dan selanjutnya akan di kirim ke kantor pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua di Jayapura untuk ditandatangani oleh Direktur Utama. Sedangkan Perjanjian kerja sama sudah siap ditanda tangani oleh kepala BAPENDA dan Pimpinan cabang PT. Bank pembangunan Daerah Namun saat ini Pinca PT. Bank Pembangunan Daerah Papua masih menjalani cuti. (lampiran PKS).
Langkah selanjutnya adalah BAPENDA Kaimana akan menyurat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah untuk menyiapkan kebutuhan alat perekam data transaksi yang akan di pasang di tempat usaha Hotel, Restoran,dan tempat usaha hiburan.

3. PKS Pemerintah Kabupaten Kaimana dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana tentang kerjasama dibidang pertanahan dan pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB sudah siap ditanda tangani, Namun informasi dari Kepala Pertanahan Kaimana bahwa pelaksanaan penanda tanganan akan dilakukan setelah Nota Kesepahaman antara Gubernur dengan kanwil BPN Papua Barat ditanda tangani. (lampiran PKS)

4. Kepala BAPENDA Kaimana sudah berkordinasi dengan KPP Pratama Sorong pada tanggal 22 Mei 2019 tentang tindak lanjut dari PKS tentang KSWP, dan hasil koordinasi adalah KPP Pratama Sorong merespon baik dan memintah agar Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Kepala DPMPTSP mengisi formulir permohonan permintaan dan formulir menunjuk staf DPMPTSP sebagai super admin untuk tentang KSWP.
Sedangkan Untuk implementasi tax clearance secara online host to host masih dalam koordinasi dan konsultasi dengan DPMPTSP.

Plt. KEPALA BAPENDA

LA BANIA, S. Sos
NIP. 19690619 199009 1 002